Komisi VI Tinjau Pasar Ya'ik dan Buluh Semarang

31-03-2016 / KOMISI VI

Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR meninjau pasar Yaik dan Buluh terkait program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank BUMN  dalam  pemberdayaan ekonomi masyarakat.

 

" Hasil pantauan kami di lapangan, program KUR  sudah berjalan dengan baik, meskipun ada kolateral (penjaminan) tetapi tidak terlalu signifikan. Mungkin pertimbangan Bank agar ada rasa tanggung jawab untuk mengembalikan" kata Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR Farid Al Fauzi, di pasar Yaik, Semarang, Rabu (30/3).

 

Menurut politisi F-Hanura ini, Bank BUMN ke depan seharusnya mempertimbangkan kembali mengenai kolateral, karena akan memberatkan rakyat kecil. Ke depan, pertimbangan bisnis yang telah mereka bangun juga dapat dijadikan acuan pemberian pinjaman,
" Hal ini akan saya sampaikan kepada para direksi BUMN pada saat rapat kerja nanti" ungkap politisi asal Dapil Jatim XI.

 

Mengenai relokasi pasar, kata Farid, penataan itu memang menjadi hak prerogatif pemda, tapi perlu diperhatikan, jangan sampai ada pihak ketiga yang bermain. Apalagi kalau lahan ini sampai dijadikan Mall.

 

" Jika nantinya relokasi pasar dijadikan alasan untuk kepentingan investor besar, nantinya akan berhadapan dengan kami, karena pasar ini menghidupi ratusan orang " tegasnya.
 

 

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi VI Adang Daradjatun juga mengapresiasi kinerja dari para Bank BUMN dengan program KUR nya.
Namun, menurut Adang,  tidak hanya selesai pada dari banyaknya partisipasi masyarakat meminjam uang di Bank. Perlu adanya pendampingan yang kuat terhadap mereka.

 

"  Setelah saya meninjau di pasar ini, ada juga pedagang yang takut untuk meminjam uang di Bank, menurut saya ini adalah persoalan mental, harus ada spirit yang kuat kepada mereka. Makanya saya mengusulkan agar pendampingannya diperkuat" kata Adang saat diwawancarai.

 

Direktur Manajemen Risiko BRI, Randi Anto mengatakan, Pemerintah telah menetapkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 9% mulai 4 Januari 2016, dari sebelumnya 12%. Kebijakan ini dilakukan untuk mendorong pengembangan sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

 

Ditambahkannya, KUR terdiri dari KUR Mikro, KUR Ritel, dan KUR TKI. Besaran KUR yang disalurkan berbeda-beda tergantung jenis KUR dan bank penyalur KUR. Sebagai contoh BRI. KUR Mikro BRI adalah Kredit Modal Kerja  Investasi dengan plafond s.d Rp 25 juta.

 

" KUR Mikro BRI ini yang paling terjangkau oleh masyarakat, karena tidak ada kolateral. Sehingga rakyat kecilpun bisa ikut program ini.
Untuk Jawa Tengah, BRI telah menyiapkan dana tambahan sekitar 500 milyar untuk program KUR ini" jelasnya.

 

Hadir dalam kunjungan pasar tersebut, Direksi Kementerian Perdagangan, Dinas Pasar, Direksi PT.BRI, Bank Mandiri, PT.BNI, PT.BTN, dan Bank Jateng.(jk,mp), foto : jaka/hr.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...